Kaligis luncurkan buku ‘KPK bukan malaikat’

RBN – Pengacara OC Kaligis meluncurkan buku bertajuk Komisi Pemberantasan Korupsi “(KPK) Bukan Malaikat” di aula Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat dihadiri sejumlah tokoh politik.

“Ini merupakan bentuk perjuangan dan perlawanan bahwa harus ada pihak yang mengawasi KPK agar tidak bertindak sewenang-wenang,” kata Kaligis di Bandung, Sabtu, (7/12/19)

Kaligis mengatakan buku yang diluncurkan tersebut tiga jilid sebagai referensi bagi pihak mencari keadilan akibat tindakan oknum KPK yang kebal hukum, jika oknum KPK tersandung kasus tindak pidana maka pembelanya dengan ramai-ramai menyebut tindakan penyidik merupakan kriminalisasi.

Bahkan Kaligis juga menyorot upaya pemerintah menetapkan lembaga pengawas terhadap KPK karena beberapa mantan petinggi lembaga anti rasuah itu yakni Abraham Samad, Chandra Hamzah dan Bibit S. Rianto, Novel Baswedan, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian tapi kasus itu tidak kunjung dilanjutkan ke pengadilan.

Pada peluncuran buku dan silaturahmi dihadiri oleh sejumlah warga binaan LP Sukamiskin diantaranya mantan Menteri Agama, Surya Dharma Ali,
Mantan Mentri ESDM, Jero Wacik, mantan Hakim Mahkamah
Konstitusi (MK) Patrialis Akbar mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto.

Hadir pula mantan Ketua Komisi III DPR, Fahri Hamzah, anggota Komisi III Masinton Pasaribu, Arteria Dahlan dan politisi Dewi Tanjung.

Buku tersebut merupakan yang ke-20 ditulis OC Kaligis di penjara Sukamiskin pasca
penetapan dirinya sebagai terpidana sejak tahun 2015 oleh KPK.
Kaligis divonis tujuh tahun penjara dengan tuduhan memberikan suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan tersangka utama M. Yagari Bhastara Guntur alias Gery atas operasi tangkap tangan (OTT) KPK saat membela mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sementara itu, Fahri Hamzah berharap kepada pemerintah untuk secepatnya melantik badan pengawas KPK agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penyidikan terhadap dugaan pelaku tindak pidana korupsi.

Contoh kasus yang dialami Jero Wacik, kata Fahri, bahwa penyidik KPK mencari-cari kesalahan saat menjabat Menteri ESDM karena tanpa bukti, maka sebagai alasan lalu KPK mengusut pengunaan Dana Operasional Menteri (DOM) yang penggunaannya sudah sesuai aturan.(lan)

SHARED

Komentar