RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas Tahun 2020

RBN – Rancangan Undang-undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU Masyarakat Adat), gagal ketuk palu dalam dua periode jabatan DPR. Tahun 2020, rancangan ini kembali masuk agenda prioritas program legislasi nasional (prolegnas).

“Posisi RUU Masyarakat Adat ini carry over. Kita tak akan membahas lagi dari awal. Kita berharap pembahasan tak akan lama. Ini hanya tinggal melengkapi dokumen yang ada,” kata Sulaeman M Hamzah, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dalam temu media di Jakarta, awal pekan ini.

Dia mengatakan, RUU Masyarakat Adat masuk prolegnas 2020 sebagai inisiatif DPR. Selain Partai Nasdem, RUU juga didukung dua partai lain, yakni, PDIP dan PKB. Kalau merunut perjalanan, RUU Masyarakat Adat sudah beberapa kali masuk prolegnas tetapi masih belum disahkan.

Mengatur tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR. Tim ini terdiri dari enam kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Hukum dan HAM. Tim Pemerintah dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri.

Sulaeman bilang, RUU Masyarakat Adat sangat penting untuk menata, menguatkan masyarakat adat melalui pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional mereka. Juga memberikan perlindungan optimal dalam hak pengelolaan yang bersifat kumunal, baik hak tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam turun menurun, maupun melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.

“Saya juga minta kepada AMAN jangan kita hanya menunggu dari pemerintah, ini tak akan selesai. Dalam pembahasan dan lobi-lobi pemerintah kita bisa meyakinkan, bahwa RUU ini bisa menjawab persoalan masyarakat adat di lapangan.” Ujar, Sulaeman M H, pula.

Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN mengatakan, UU Masyarakat Adat sangat fundamental guna perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat. Saat ini, katanya, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat adat, justru menyebabkan kesulitan bagi masyarakat adat dapatkan hak-hak tradisional.

“Dalam praktiknya, UU ini saling tumpang tindih dan menyandera pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat,” katanya.

Rukka bilang, kondisi saat ini sangat krusial. Pemerintahan Joko Widodo, sangat pro investasi dan rencana deregulasi berbagai aturan yang menghambat investasi, membuat ancaman terhadap masyarakat adat makin tinggi.

Ketika proyek pembangunan masuk di tanah adat yang belum ada kepastian hukum, konflik terus terjadi. Untuk itu, katanya, UU ini sangat penting guna memastikan program pemerintah berjalan baik tanpa harus mengorbankan masyarakat adat.

Capek juga kita terus berkelahi di lapangan. Konflik yang sudah terjadi sejak lama, tak akan selesai jika tak ada UU Masyarakat Adat,” katanya.

Dengan ada UU Masyarakat Adat, Rukka berharap, perampasan tanah adat, perpecahan antara masyarakat, intimidasi dan kriminalisasi bahkan pembunuhan tidak terjadi lagi.

“Selama ini, banyak kasus perampasan hak masyarakat adat yang sebenarnya dilindungi Undang-undang, tapi diabaikan.” timpalnya.

Siti Rakhma Mary, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, berkomitmen terus mengawal RUU Masyarakat adat. Saat ini, sudah ada 16 organisasi masyarakat sipil tergabung dalam Koalisi Pemantau RUU Masyarakat Adat.

Keberadasan UU Masyarakat Adat, katanya, sangat penting. Ia akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, lingkungan, spiritualitas dan lain-lain.

“Sebenarnya UU ini dibuat untuk menyasar aktor besar. Tak pernah sekalipun untuk menyasar korporasi. Selalu yang ditangkap masyarakat kecil dan adat.” Ujar, Siti Rakhma Mary.

Sementara itu, Maria SW Sumardjono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, pengakuan masyarakat adat bukan syarat menentukan eksistensi beserta ulayatnya. Menurut dia, pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu bersifat declaratoir atau menyatakan sesuatu yang sudah ada.

Upaya menuntaskan pengakuan ini, katanya, bisa inisiatif masyarakat hukum adat itu sendiri dan pemda. Tujuannya, memastikan subjek hak ulayat, ditempuh proses sosio-anthropologis yang berujung pada penetapan yang bersifat yuridis.

“Deklarasi masyarakat hukum adat tertentu baik subyek hak ulayat dan obyek hak ulayat dituangkan dalam keputusan Kepala Daerah yang dilampiri dengan peta wilayah. Proses ini berlaku terhadap hak ulayat yang beraspek publik sekaligus privat.” Kata, Maria SW Sumardjono.

Sedangkan UU tentang masyarakat adat, katanya, perlu sebagai peletak dasar pengaturan beserta hak- hak yang bersifat komprehensif. Sampai saat ini, katanya, terkait hak ulayat hanya diatur sporadis dan sumir dalam berbagai UU.

Maria bilang, kelambanan dalam penerbitan UU masyarakat hukum adat menandakan, negara belum sepenuhnya hadir untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mereka. Selama ini, katanya, banyak sekali kampung adat belum diakui karena persoalan ketidak konsistenan aturan perundang-undangan. (*)

 

 

SHARED

Komentar